Bukitpeninjauanii.desa.id, Rabu (10/12/2025) telah dilaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel. Pelatihan ini di ikuti oleh unsur, Perangkat Desa, BPD, Kader KPMD, Kader KPM, Kader Posyandu, Lembaga Adat, Lembaga Agama, TP PKK Desa, Bumdes, dan KOPDES Merah Putih Bukit Peninjauan II. Beberapa unsur ini Adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selama ini menjadi mintra dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pelatihan ini dibuka dengan kata sambutan dari Kepala Desa Bukit Peninjauan II, beliau menyampaikan bahwa dengan telah dilaksanakan pelatihan ini para peserta yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berasal dari beberapa unsur dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Dapat menjadi mitra yang terbaik dengan Pemerintahan Desa Bukit Peninjauan II. Membantu kami Pemerintah Desa dalam beberapa hal di antaranya menyampaikan segala apa saja yang menjadi program kita Bersama dalam hal Pembangunan desa atau hal lainnya. “Ujar Tamyiz, S.Pd”
Pelatihan ini juga dibuka langsung oleh bapak Camat Kecamatan Sukaraja yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mulyadi. Beliau menyampaikan bahwa dengan adanya pelatihan ini beberapa Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa yang hadir pada hari ini bisa menjadi mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan beberapa Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam hal Pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa dan juga memberdayakan Masyarakat Desa agar menjadi lebih mandiri serta berdaya guna lebih baik lagi. “Ujar Mulyadi”
Dalam kesempatan ini yang menjadi Narasumber dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas LKD dalam pelayanan public yang Transparan dan Akuntabel Desa Bukit Peninjauan II yaitu bapak Yunian Lutfi, S.Sos yakni Kabid Pemberdayaan Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seluma. Beliau menyampaikan beberapa materi berkaitan dengan Perbup nomor 28 tahun 2022 tentang tugas dan fungsi Dinas PMD. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang berkaitan tentang Desa, struktur Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan Desa, Fokus prioritas penggunaan Dana Desa, Ketahanan Pangan Desa, tentang Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), tentang BUMDES dan KDMP, Tupoksi TP PKK, Kader KPM serta Kader Posyandu Desa.
Pelaksanaan pelatihan ini sangat diikuti oleh para peserta, dengan adanya kegiatan ini para peserta dari unsur LKD, LAD, serta Pemerintahan Desa diharapkan dapat melaksanakan Tugas dan Fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta Program-program yang berkaitan dalam hal memakmurkan Desa.